Mendikbud Tolak Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menolak jika pendidikan anti-korupsi dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran. Karena, katanya, siswa di sekolah dasar dan menengah sudah memiliki beban besar pada mata pelajaran yang ada.

“Jangan membayangkan memasuki mata pelajaran baru. Jika itu yang ingin Anda katakan, saya minta maaf, di sekolah dasar itu adalah beban yang berlebihan,” kata Muhadjir pada Rapat Koordinasi Nasional tentang Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12).

Sebagai solusi, ia mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat inovasi sehingga pendidikan anti-korupsi masuk ke dalam masalah yang ada. Salah satunya adalah meluncur ke program Penguatan Pengembangan Karakter (PPK).

PPK adalah gerakan pendidikan yang merupakan bagian dari revolusi mental Joko Widodo untuk memperkuat karakter siswa. PPK Perpres No. 87 tahun 2017 mengatakan bahwa PPK dapat diimplementasikan melalui penyisipan subjek atau melalui program ekstrakurikuler khusus.

Menristekdikti Mohamad Nasir di gedung DPRD, Jakarta, Rabu (6/6). (CNN Indonesia / Mesha Mediani)

“Saya pikir itu akan menjadi pintu masuk ke implementasi kurikulum anti-korupsi ini di sekolah,” kata Muhadjir.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan bahwa pendidikan anti-korupsi tidak akan menjadi kursus khusus di lembaga-lembaga tersier.

“Nanti kita akan mencampur dalam kursus dasar umum MKDU) bersama dengan kursus yang terkait dengan pengetahuan pertahanan nasional dan nasional,” kata Nasir.

Sebelumnya, presiden KPK, Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, menandatangani perjanjian tentang implementasi pendidikan anti korupsi.

Kementerian berkewajiban untuk mengorganisir, menyiapkan, mendistribusikan, menerapkan dan mengawasi pendidikan anti-korupsi. Itu harus diterapkan paling lambat Juni 2019.

Presiden KPK Agus Rahardjo saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). (CNN Indonesia / Adhi Wicaksono)

Presiden KPK, Agus Rahardjo, mempresentasikan metode implementasi untuk masing-masing kementerian. Dia menyebut ini langkah untuk menanamkan kepribadian anti korupsi yang kuat bagi generasi muda Indonesia.

“Saya sangat berharap bahwa dengan meluncurkan kolaborasi ini, kita dapat secara bertahap mengarahkan pendidikan kita ke kualitas yang lebih baik,” kata Agus.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>